.png)
 |
| Ilustrasi TBS Sawit - genkebun.com |
Jakarta, GENKEBUN.COM – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah memperkuat diplomasi internasional untuk menghadapi kampanye negatif terhadap kelapa sawit Indonesia, dengan narasi berbasis data demi melindungi kepentingan petani dan nasional.
Dorongan ini muncul menyusul maraknya tudingan global terhadap industri kelapa sawit Indonesia terkait deforestasi, kerusakan lingkungan, dan pelanggaran hak asasi manusia, yang kerap dinilai tidak disertai pembanding objektif dengan komoditas lain.
Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menyampaikan perlunya pendekatan diplomasi yang tegas dan berbasis data untuk memperkuat posisi Indonesia di forum internasional.
"Kita tidak boleh terus minta dimengerti. Kita harus bicara tegas, berbasis data, dan membela kepentingan petani serta bangsa kita sendiri,” ujar Firman, dikutip dari laman DPR RI, Kamis (01/01/2026).
Firman menjelaskan kampanye negatif terhadap sawit sering dibungkus kepentingan ekonomi dan proteksionisme dagang negara maju, khususnya dari kawasan Eropa, sehingga Indonesia perlu merespons secara sistematis.
Ia menambahkan industri sawit Indonesia telah melakukan berbagai upaya tata kelola berkelanjutan, termasuk penerapan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), moratorium izin baru, dan penguatan transparansi pengelolaan perkebunan.
Firman menekankan pentingnya keadilan dalam menilai isu lingkungan, agar perbandingan antar komoditas pertanian global menjadi lebih objektif.
“Kalau bicara lingkungan, harus adil. Jangan hanya sawit yang disorot, sementara kedelai, bunga matahari, atau rapeseed yang butuh lahan jauh lebih luas justru tidak pernah dipersoalkan,” ujarnya.
Firman Soebagyo juga menegaskan bahwa yang harus dihadapi adalah praktik buruk dalam industri sawit, bukan komoditasnya, sehingga pengelolaan yang tepat bisa membawa manfaat ekologis.
“Yang harus kita lawan bukan sawitnya, tapi praktik buruknya. Kalau dikelola dengan benar, sawit justru seharusnya bisa menjadi solusi, bukan masalah yang mesti kita khawatirkan,” katanya.
Pemerintah Indonesia bersama Malaysia telah bergerak menuju industri sawit berkelanjutan, namun upaya ini kerap diabaikan oleh organisasi nonpemerintah dan negara-negara pengkritik di tingkat global.
Langkah-langkah ini mencakup peningkatan sertifikasi, penguatan tata kelola, dan transparansi, yang bertujuan menjaga keberlanjutan industri sawit sekaligus membela kepentingan petani nasional.(*)
-----
Temukan kami di Google - Informasi dan berita perkebunan tersedia secara lengkap di Google, selengkapnya disini: https://www.google.com/genkebun.
Social Footer