Program Hilirisasi Perkebunan Kementan Targetkan Serap 1,6 Juta Tenaga Kerja Hingga 2027

Kementerian Pertanian bersama Kejaksaan Agung gelar Entry Meeting Pengamanan Pembangunan Strategis Program Hilirisasi Perkebunan di Jakarta, Rabu (12/11/2025). (Foto: Ditjenbun Kementan)

Jakarta, GENKEBUN.COM – Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan program Hilirisasi Perkebunan mampu menyerap hingga 1,6 juta tenaga kerja nasional selama periode pelaksanaan 2025–2027. Program ini dijalankan untuk memperkuat rantai nilai industri dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Program hilirisasi perkebunan dijalankan melalui Direktorat Jenderal Perkebunan dengan dukungan lintas lembaga, termasuk Kejaksaan Agung. Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola pembangunan strategis Kementan di sektor hilir.

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Perkebunan, Abdul Roni Angkat, menjelaskan bahwa kebijakan hilirisasi menjadi tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia dalam memperkuat produksi komoditas strategis dan ketahanan pangan nasional.

“Kementan mendorong pengembangan hilirisasi agar mampu menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan petani, serta memperkuat ekonomi nasional,” ujar Roni.

Kementan mengalokasikan anggaran sebesar Rp9,95 triliun secara multiyears untuk mendukung program hilirisasi perkebunan. Dana ini akan digunakan untuk pengembangan tebu, kelapa, kopi, kakao, jambu mete, lada, dan pala di berbagai daerah sentra produksi.

Pada tahun pertama, pengembangan difokuskan pada 131.834 hektare dari total target 870.890 hektare hingga 2027. Program tersebut juga mencakup penyediaan benih unggul, pupuk organik, serta bantuan pengolahan lahan dan penanaman bagi petani.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut hilirisasi sebagai kunci peningkatan daya saing produk perkebunan nasional dan penguatan sektor ketenagakerjaan.

“Selama ini kita kuat di sektor hulu, tetapi hilirnya masih perlu didorong dan dioptimalkan. Kementan berkomitmen membangun sistem hilirisasi yang tidak hanya menekan impor, tetapi juga membuka lapangan kerja dan menyejahterakan petani,” kata Amran.

Kementan menilai keberhasilan program bergantung pada sinergi seluruh pihak, mulai dari BUMN, TNI, Kejaksaan, akademisi, hingga kelompok milenial pertanian. Pendekatan kolaboratif ini dianggap penting agar hilirisasi benar-benar memberi dampak luas bagi petani.

Dalam pelaksanaannya, Kementan juga bekerja sama dengan Kejaksaan Agung melalui penandatanganan Pakta Integritas Pengamanan Pembangunan Strategis. Kerja sama ini ditujukan agar pengawasan dan pengamanan anggaran berjalan transparan serta tepat sasaran.

Baginda Siagian, Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, menyampaikan bahwa keberhasilan hilirisasi bergantung pada kualitas sinergi lintas sektor dan penguatan produktivitas.

“Dengan dukungan semua pihak, kami ingin memastikan setiap kebijakan dan anggaran benar-benar bermanfaat untuk rakyat. Ini bukan sekadar proyek pembangunan, tetapi gerakan bersama untuk membangun kemandirian dan kemakmuran petani maupun masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Program Hilirisasi Perkebunan Kementan diharapkan menjadi penggerak ekonomi nasional yang berfokus pada peningkatan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja di seluruh wilayah Indonesia hingga tahun 2027.(*)