Kementan Siapkan Rp9,95 Triliun untuk Program Hilirisasi Perkebunan Nasional 2025–2027

Ilustrasi komoditas strategis (Foto: genkebun.com)

Jakarta, GENKEBUN.COM – Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan anggaran sebesar Rp9,95 triliun untuk menjalankan Program Hilirisasi Perkebunan Nasional selama periode 2025 hingga 2027. Program ini ditujukan memperkuat sektor hilir, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Plt. Direktur Jenderal Perkebunan, Abdul Roni Angkat, menjelaskan bahwa hilirisasi menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis komoditas unggulan.

“Kementan mendorong pengembangan hilirisasi agar mampu menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan petani, serta memperkuat ekonomi nasional,” ujarnya.

Roni menuturkan, anggaran Rp9,95 triliun tersebut dialokasikan secara multiyears hingga 2027 dan difokuskan pada peningkatan produktivitas serta pengembangan tujuh komoditas strategis, di antaranya tebu, kelapa, kopi, kakao, jambu mete, lada, dan pala.

Menurutnya, tahun pertama pelaksanaan akan memprioritaskan pengembangan di lahan seluas 131.834 hektare dari total target kawasan 870.890 hektare yang tersebar di berbagai sentra perkebunan nasional. Program ini juga diproyeksikan menyerap hingga 1,6 juta tenaga kerja.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menilai hilirisasi menjadi kunci peningkatan nilai tambah dan daya saing produk perkebunan nasional.

“Selama ini kita kuat di sektor hulu, tetapi hilirnya masih perlu didorong dan dioptimalkan. Kementan berkomitmen membangun sistem hilirisasi yang tidak hanya menekan impor, tetapi juga membuka lapangan kerja dan menyejahterakan petani,” kata Mentan Amran.

Dalam pelaksanaannya, Kementan menggandeng Kejaksaan Agung untuk memastikan program strategis tersebut berjalan transparan dan akuntabel. Direktur IV Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Setiawan Budi Cahyono, menyampaikan apresiasinya atas sinergi tersebut.

“Proyek ini sangat berdampak bagi masyarakat karena benih yang disalurkan langsung menyentuh petani. Kami akan melakukan pengawalan secara intensif agar pelaksanaan di lapangan berjalan sesuai target,” ujar Setiawan.

Sementara itu, Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, Baginda Siagian, menambahkan bahwa pelaksanaan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) selama tiga tahun diarahkan untuk memperkuat potensi ekspor komoditas perkebunan Indonesia.

“Kita ingin memperbesar potensi ekspor sebagaimana arahan Presiden dan Menteri Pertanian. Hilirisasi harus menghasilkan nilai tambah nyata bagi petani dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global,” kata Baginda.

Ia menambahkan, keberhasilan hilirisasi perkebunan membutuhkan kerja sama lintas lembaga agar hasil program benar-benar dirasakan oleh petani di lapangan. “Peningkatan produktivitas dan penyediaan benih bermutu harus menjadi prioritas. Dengan sinergi lintas sektor, manfaat program dapat dirasakan langsung oleh petani,” ujarnya.

Program Hilirisasi Perkebunan Kementan menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat transformasi ekonomi berbasis komoditas, dengan tujuan memperluas lapangan kerja, memperkuat ekspor, serta menggerakkan pertumbuhan industri hilir di daerah.(*)