 |
| (Foto: Lampung Prov- Genkebun.com) |
Lampung Utara, GENKEBUN.COM – Kenaikan harga gabah, jagung, dan singkong memicu lonjakan pendapatan petani di Kabupaten Lampung Utara hingga dua kali lipat dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pada Sabtu (04/04/2026).
Fenomena ini memperkuat daya beli masyarakat pedesaan berkat kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen Rp6.500 per kilogram serta penetapan harga acuan jagung pipilan kering di angka Rp5.500.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan bahwa penguatan nilai komoditas tersebut merupakan implementasi kebijakan strategis yang berpihak pada kesejahteraan penggarap lahan di sentra produksi ubi kayu dan padi.
"Program Desaku Maju kami hadirkan untuk memastikan desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri dan produktif,” ujar Mirza, dikutip dari laman Lampung Prov, Sabtu (04/04/2026).
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengalokasikan anggaran pendukung berupa penyediaan Pupuk Organik Cair (POC), mesin pengering, hingga pelatihan vokasi guna meningkatkan nilai tambah produk pertanian secara signifikan di pedesaan.
"Mari kita satukan komitmen untuk mengoptimalkan potensi lokal sebagai mesin pertumbuhan utama pembangunan daerah, melalui penguatan SDM, hilirisasi komoditas unggulan, dan dukungan infrastruktur yang memadai. Saya yakin Lampung Utara akan semakin membuktikan dirinya sebagai pusat pertumbuhan yang maju dan sejahtera," ujarnya.
Sektor perkebunan ubi kayu kini memiliki Harga Acuan Pembelian (HAP) sebesar Rp1.350 per kilogram, yang berhasil mendorong produktivitas Desa Wonomarto meningkat pesat hingga mencapai angka 26.000 ton.
Berikut adalah rincian fakta peningkatan produksi dan capaian ekonomi di wilayah Lampung Utara yang tercatat melalui berbagai program penguatan sektor agraris dan pembangunan manusia tahun 2026:
Kenaikan produksi padi dari 994 ton menjadi 1.292 ton.
Peningkatan hasil jagung mencapai 307 ton per musim.
Potensi nilai tambah mesin pengering sebesar Rp82,98 juta.
Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 1,2 persen.
Terkait sistem tata kelola, Gubernur Mirza mengingatkan pentingnya aspek transparansi dalam setiap tahapan penyusunan anggaran agar program kerja pemerintah memberikan dampak nyata yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat.
"Kolaborasi tanpa integritas tidak akan menghasilkan kinerja dan kepercayaan publik yang tinggi. Oleh karena itu, setiap tahapan perencanaan dan penganggaran harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip good governance, yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan taat pada peraturan perundang-undangan," ujarnya.
Pembangunan infrastruktur juga menjadi fokus utama dengan alokasi Rp40,52 miliar untuk perbaikan jalan provinsi sepanjang 5,39 kilometer guna memperlancar distribusi hasil kebun dan menurunkan biaya logistik para petani.
Angka kemiskinan di Lampung Utara pada 2025 tercatat turun menjadi 15,78 persen, menjadi modal penting dalam melakukan akselerasi pembangunan pada fase 2027 melalui penguatan hilirisasi serta sumber daya manusia.
Social Footer