 |
| Ilustrasi Genkebun.com |
Nusa Tenggara Timur, GENKEBUN.COM – Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) saat ini menghadapi tantangan serius akibat kekurangan lebih dari seribu tenaga penyuluh pertanian lapangan guna mendampingi petani di ribuan desa.
Kondisi tersebut memaksa satu orang petugas harus menangani wilayah kerja yang sangat luas. Beban kerja yang tidak ideal ini berdampak pada intensitas pertemuan serta transfer teknologi pertanian kepada para kelompok tani.
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distankp) Provinsi NTT memaparkan bahwa rasio ideal satu petugas untuk satu desa belum terpenuhi secara merata akibat terbatasnya rekrutmen pegawai dalam beberapa tahun terakhir.
“Seharusnya setiap desa didampingi oleh satu penyuluh pertanian. Namun karena keterbatasan jumlah, di beberapa wilayah satu penyuluh harus melayani dua bahkan tiga desa sekaligus. Hal ini tentu berpengaruh terhadap efektivitas pendampingan,” ujar pejabat Distankp, dikutip dari laman Distankp, Jumat (27/03/2026).
Meskipun personil sangat terbatas, para petugas di lapangan berupaya maksimal melakukan pengukuran produktivitas melalui metode ubinan pada lahan-lahan percontohan milik pemerintah daerah maupun lahan produktif milik masyarakat di berbagai wilayah.
“Contohnya, sebelum dilakukan panen raya di kebun milik UPTD Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita, terlebih dahulu dilakukan ubinan oleh para penyuluh. Hasilnya, produksi jagung pipil basah mencapai 6,9 ton per hektare," tuturnya menjelaskan capaian teknis di lapangan.
Data kepegawaian menunjukkan beberapa fakta terkait kebutuhan tenaga fungsional pertanian di wilayah kepulauan ini:
Total kekurangan mencapai 1.050 orang untuk menjangkau seluruh wilayah administratif.
Pemanfaatan tenaga harian lepas membantu menutupi kekosongan sementara di beberapa kecamatan.
Sebagian besar tenaga penyuluh yang aktif saat ini mulai memasuki masa purna tugas.
Pemerintah daerah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian (Kementan) guna mengusulkan formasi tambahan pada seleksi calon pegawai negeri sipil tahun mendatang. Langkah ini sangat krusial demi menjaga momentum peningkatan produksi pangan nasional.
Peran pendamping sangat vital dalam membantu petani melakukan identifikasi serangan organisme pengganggu tumbuhan secara dini. Pengetahuan teknis yang dibagikan secara berkala dapat mencegah kegagalan panen akibat perubahan iklim yang ekstrem.
“Sebagai penyuluh, kami berperan mengedukasi masyarakat agar memanfaatkan potensi lokal," ujarnya menjelaskan tanggung jawab moral dalam membina kemandirian ekonomi para petani di tengah segala keterbatasan fasilitas pendukung yang ada.
Saat ini tercatat baru sekitar enam puluh persen desa yang memiliki pendamping tetap. Sisanya terpaksa berbagi jadwal kunjungan dengan desa tetangga sehingga konsultasi masalah pertanian tidak bisa dilakukan secara setiap hari.
Pemanfaatan teknologi digital mulai diperkenalkan sebagai sarana komunikasi jarak jauh antara petani dan pakar pertanian. Sistem ini menjadi solusi sementara untuk mengatasi kendala geografis serta minimnya jumlah personil di lapangan.(*)
Social Footer