Gandeng Kemenkeu, Wagub Lampung Dorong Implementasi Skema FDB Multi Usaha Kehutanan

(Foto:biroadpim)

Jakarta, GENKEBUN.COM – Wakil Gubernur (Wagub) Lampung mendorong implementasi skema Forestry Development Bond (FDB) melalui kerja sama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) guna memperkuat pendanaan sektor multi usaha kehutanan di Jakarta pada Kamis (09/04/2026).

Langkah kolaboratif ini bertujuan memberikan akses permodalan yang lebih luas bagi petani pengelola hutan kemasyarakatan di Provinsi Lampung. Pemerintah daerah berupaya mengintegrasikan pelestarian lingkungan dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat berbasis sumber daya hutan.

Wagub Lampung menjelaskan pentingnya kerja sama lintas sektoral dalam menghadapi tantangan ekonomi serta lingkungan global yang semakin kompleks. Penanganan masalah kehutanan memerlukan keterlibatan aktif dari seluruh pemangku kepentingan secara menyeluruh dan terpadu.

“Dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, lembaga pembiayaan, dan sektor swasta. Tantangan perubahan iklim ini tidak bisa kita hadapi secara parsial,” ujar Wagub, dikutip dari laman biroadpim, Kamis (09/04/2026).

Optimalisasi skema FDB difokuskan pada pengembangan komoditas unggulan daerah yang tumbuh di sela tanaman hutan. Peningkatan kapasitas rantai pasok menjadi prioritas agar produk lokal memiliki daya saing tinggi pada pasar internasional.

“Kami berharap kegiatan ini dapat memperkuat ekosistem rantai pasok kakao dan kopi sehingga Lampung tetap berperan besar dalam sektor tersebut,” ujarnya saat menjelaskan target capaian dari program pembiayaan inovatif kehutanan tersebut.

Sejumlah poin penting dalam rencana implementasi skema pembiayaan multi usaha kehutanan di wilayah Lampung tahun ini meliputi:

• Penyaluran dana bergulir untuk kelompok tani hutan berprestasi.

• Fasilitasi sertifikasi produk kehutanan agar memenuhi standar pasar global.

• Pengembangan sistem pemantauan hutan berbasis teknologi digital terkini.

Skema FDB dirancang untuk menarik investasi hijau yang mendukung pemulihan ekosistem sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi. Kemenkeu berperan dalam merumuskan struktur pembiayaan yang aman serta menguntungkan bagi para pekebun di lapangan.

Pemerintah memberikan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam memajukan praktik pertanian berkelanjutan di kawasan hutan. Dukungan teknis diberikan secara berdampingan dengan bantuan modal guna memastikan produktivitas petani meningkat.

“Kami mengapresiasi langkah para mitra dalam mendukung praktik bisnis yang bebas deforestasi dan menjunjung keadilan gender. Dengan dukungan pembiayaan dan pendampingan teknis, kami yakin petani akan semakin produktif dan sejahtera,” jelasnya mengenai dampak positif program.

Dinas Kehutanan (Dishut) Lampung melakukan identifikasi lahan-lahan potensial yang siap mengimplementasikan konsep multi usaha kehutanan secara produktif. Evaluasi terhadap kelompok penerima manfaat dilakukan secara berkala guna menjamin akuntabilitas serta efektivitas penggunaan dana.

Data terbaru menunjukkan bahwa kontribusi sektor kehutanan terhadap produk domestik regional bruto semakin menguat melalui diversifikasi hasil hutan bukan kayu. Keberhasilan skema ini diproyeksikan menjadi model percontohan bagi provinsi lain di Indonesia.(*)