Kejar Status Pusat Kelapa Nasional, Pemprov Bangka Belitung Matangkan Izin dan Lahan

(Foto:DISTAN)

Pangkalpinang, GENKEBUN.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mulai mematangkan koordinasi administrasi perizinan dan ketersediaan lahan guna mengejar status sebagai pusat pengembangan kelapa nasional pada Rabu (11/03/2026).

Langkah strategis ini melibatkan lintas instansi untuk memastikan seluruh regulasi terpenuhi sebelum implementasi penanaman massal dilakukan. Pemerintah daerah menargetkan komoditas kelapa menjadi pilar ekonomi baru selain sektor pertambangan timah yang selama ini mendominasi.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kepulauan Babel menyatakan bahwa integrasi antarinstansi menjadi kunci keberhasilan program besar ini. Koordinasi intensif dilakukan guna menyelaraskan tugas pokok setiap satuan kerja di lapangan.

"(Karena itu) perlu dukungan berbagai OPD (Organisasi Perangkat Daerah-red) agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik," ujar Ahmad, dikutip dari laman distan, Rabu (11/03/2026).

Identifikasi lahan potensial kini fokus pada area pascatambang yang telah direklamasi serta lahan kritis yang masih produktif untuk tanaman perkebunan. Pemetaan ini bertujuan menyediakan luasan tanah yang cukup bagi investor maupun kelompok tani lokal.

Pemprov Babel juga mulai menyusun draf insentif bagi pelaku usaha yang bersedia membangun pabrik pengolahan turunan kelapa di wilayah ini. Hilirisasi menjadi target utama agar nilai tambah ekonomi tetap berada di lingkup daerah setempat.

Beberapa poin penting dalam persiapan Babel sebagai pusat kelapa nasional meliputi aspek-aspek teknis serta legalitas sebagai berikut:

• Sinkronisasi data lahan antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) dengan peta tata ruang wilayah.

• Penyiapan sistem perizinan satu pintu melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

• Pengadaan bibit kelapa varietas unggul yang memiliki masa panen lebih cepat dan tahan hama.

"Misalnya kalau Dinas Penanaman Modal dan PTSP dari sisi perizinan. Sedangkan Dinas Lingkup Hidup dan Kehutanan dari sisi lahan," jelasnya mengenai pembagian peran antarlembaga teknis dalam mempercepat proses administrasi pembangunan pusat kelapa tersebut.

Penyediaan infrastruktur pendukung seperti akses jalan menuju sentra perkebunan serta fasilitas pelabuhan untuk ekspor juga mulai dikaji secara mendalam. Kelancaran logistik sangat menentukan daya saing produk kelapa Babel di pasar internasional.

Permintaan global terhadap produk turunan kelapa seperti santan kemasan, minyak kelapa murni, hingga arang batok menunjukkan tren peningkatan yang stabil. Peluang pasar ini menjadi alasan kuat bagi pemerintah daerah untuk melakukan diversifikasi pertanian.

Kerja sama dengan lembaga riset pertanian dilakukan guna memastikan teknik budidaya yang diterapkan sesuai dengan karakteristik tanah di Kepulauan Bangka Belitung. Adaptasi teknologi diharapkan mampu meningkatkan produktivitas buah per pohon setiap tahunnya.

Data sementara menunjukkan terdapat ribuan hektar lahan potensial yang tersebar di Kabupaten Bangka dan Belitung. Pemprov Babel menjadwalkan pertemuan lanjutan bersama Kementerian Pertanian (Kementan) untuk memfinalisasi status pusat kelapa nasional tersebut.(*)