 |
| (Foto:BPDP) |
Langkah strategis ini diambil guna memangkas kesenjangan penguasaan teknologi yang selama ini menjadi penghambat utama para petani di lapangan saat berhadapan dengan sistem administrasi daring yang dikelola oleh pemerintah pusat.
Ketua Samade Riau menjelaskan bahwa pelibatan generasi Z dari lingkungan kelompok tani (poktan) merupakan solusi jangka panjang untuk memastikan seluruh data administratif perkebunan rakyat dapat terinput dengan akurat dan cepat.
"Kami ingin menggaet anak muda dari lingkungan poktan agar bisa membantu proses pengajuan PSR dan Sarpras secara digital. Dengan Riau sebagai wilayah sawit terluas, keterlibatan Gen Z sangat krusial agar target dari Ditjenbun bisa tercapai," ujar pengurus Samade, dikutip dari laman BPDP, Kamis (19/02/2026).
Pihak asosiasi juga menekankan pentingnya pencapaian hasil yang terukur dalam waktu dekat, terutama peningkatan jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian bagi para pekebun.
"Gen Z harus ambil peran dalam perputaran ekonomi ini. Karena itu kami tidak hanya ingin kegiatan ini menjadi seremoni, tapi harus ada hasil nyata berupa peningkatan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) PSR dalam satu bulan ke depan. Selain itu, kami mendorong anak muda Riau untuk kreatif menciptakan produk turunan sawit seperti yang sudah dilakukan alumni LPDP dengan produk batik menggunakan malam dari sawit," tuturnya.
Pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) memberikan dukungan pendanaan yang signifikan bagi petani yang memenuhi syarat administrasi. Syarat tersebut mencakup legalitas lahan dan sertifikasi kelembagaan petani yang sah.
Beberapa poin utama yang menjadi fokus pendampingan oleh generasi muda dalam program kolaborasi ini meliputi:
Digitalisasi dokumen legalitas sertifikat hak milik lahan petani.
Pemetaan koordinat poligon area perkebunan kelapa sawit rakyat.
Penyusunan proposal permohonan bantuan sarana prasarana perkebunan secara sistematis.
Kepala dinas terkait memaparkan data capaian realisasi dana bantuan di Riau yang telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir, sembari mengungkap kendala teknis yang masih sering ditemui oleh pengurus lembaga pekebun.
"Sejak 2017, Riau sudah merealisasikan 47.897 hektare dengan kucuran dana mencapai Rp1,5 triliun. Namun, kendala utama di lapangan adalah kurangnya penguasaan teknologi aplikasi oleh lembaga pekebun dalam mengunggah dokumen persyaratan," ungkap pejabat dinas perkebunan tersebut.
Program pendampingan teknologi ini akan dilaksanakan secara berkala di berbagai kabupaten sentra sawit di Riau. Tujuannya adalah memastikan setiap desa memiliki fasilitator digital yang berasal dari anak kandung petani sendiri.
Target utama dari sinergi ini adalah meminimalkan kesalahan input data yang sering menyebabkan berkas permohonan tertahan. Keberhasilan inisiatif ini akan menentukan kecepatan peremajaan kebun sawit tua yang produktivitasnya mulai menurun drastis.(*)
Social Footer