 |
| Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat menggelar Forum Konsultasi Publik di Manokwari, Rabu (28/10/2026). |
GENKEBUN.COM – Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Papua Barat menjajaki kemungkinan dukungan pengujian dan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk komoditas kakao melalui kerja sama dengan Yayasan EcoNusa.
Pembahasan tersebut menjadi salah satu hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar pada Rabu, 28 Oktober 2026. Forum ini diselenggarakan untuk menyusun dan menyempurnakan Standar Pelayanan Publik (SPP) BRMP Papua Barat.
Dilansir dari Halaman (Balai besar penerapan modernisasi pertanian papua barat badan perakitan dan modernisasi pertanian), FKP tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan, mulai dari penjajakan sertifikasi SNI kakao hingga pendampingan pertanian bagi mantan warga binaan.
Untuk komoditas kakao, BRMP Papua Barat bersama Yayasan EcoNusa menjajaki kemungkinan dukungan pengujian dan sertifikasi SNI. Pembahasan ini berkaitan dengan upaya mendukung peningkatan ekonomi petani binaan yayasan tersebut.
Selain kakao, forum turut membahas pendampingan pertanian pada lahan seluas 1 hektare bagi mantan narapidana binaan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Manokwari.
Kolaborasi lainnya mencakup peningkatan frekuensi dan pola penyiaran program pertanian bersama Radio Republik Indonesia (RRI). Kesepakatan ini menjadi bagian dari pembahasan penguatan kerja sama penyebaran informasi pertanian.
Forum berlangsung secara hibrida dengan pusat kegiatan di Aula BRMP Papua Barat. Sejumlah pihak terlibat, antara lain perwakilan petani, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Papua Barat, Polda Papua Barat, serta Kodam XVIII/Kasuari.
Peserta lainnya berasal dari Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari, Yayasan EcoNusa, dan media massa, termasuk Televisi Republik Indonesia (TVRI) serta RRI. Berbagai pihak tersebut mengikuti diskusi mengenai penyusunan dan penyempurnaan standar pelayanan.
Dalam forum tersebut, BRMP Papua Barat memaparkan 10 jenis layanan utama, mulai dari pendampingan modernisasi pertanian, penyediaan benih sumber, agroedukasi, hingga pengujian laboratorium. Sebagian besar layanan itu dapat diakses secara gratis.
Pelaksanaan FKP juga berkaitan dengan perubahan nomenklatur kelembagaan BRMP Papua Barat menjadi Balai Besar pada tingkat eselon IIb. Perubahan ini menjadi perhatian dalam pengembangan layanan sesuai tugas dan fungsi kelembagaan.
Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur (OSDMA) turut mengikuti forum secara daring melalui perwakilan Kelompok Kerja Pelayanan Publik dan Evaluasi. Masukan yang disampaikan mencakup pelayanan prima, kebutuhan spesifik wilayah, serta pengembangan layanan sesuai tugas dan fungsi setelah perubahan tingkat kelembagaan.
Selain itu, Ombudsman Republik Indonesia memberikan masukan mengenai pemenuhan 14 komponen standar pelayanan. Hal ini berkaitan dengan upaya menjaga kualitas layanan publik sekaligus mencegah terjadinya maladministrasi.
Berbagai masukan dan hasil diskusi tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Komitmen Pelayanan Publik. Dokumen itu ditandatangani Kepala BRMP Papua Barat, Dr. Abdul Syukur Syarif, S.P., M.P., dengan disaksikan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua Barat.
Melalui komitmen tersebut, BRMP Papua Barat menyatakan kesanggupan untuk mematuhi standar pelayanan yang telah disepakati, memberikan layanan secara cepat dan bebas pungutan liar, menyediakan sarana pengaduan yang responsif, serta mengevaluasi kinerja pelayanan.
Penjajakan dukungan pengujian dan sertifikasi SNI kakao menjadi salah satu hasil FKP yang berkaitan langsung dengan sektor perkebunan. Namun, berdasarkan informasi yang tersedia, pembahasan tersebut masih berupa penjajakan kemungkinan dukungan, bukan sertifikasi yang telah terlaksana.(*)
Social Footer