 |
| Kementerian Pertanian dalam Kongres Umat Islam Indonesia VIII di Jakarta, Minggu (27/7/2025). |
GENKEBUN.COM – Kementerian Pertanian (Kementan) membuka peluang bagi pondok pesantren untuk mengelola lahan produktif melalui program bantuan bibit komoditas perkebunan secara gratis. Program tersebut disampaikan dalam Kongres Umat Islam Indonesia VIII yang berlangsung di Jakarta, Minggu (26/7).
Program itu mencakup penyediaan bibit berbagai komoditas perkebunan, pengolahan lahan tanpa biaya, serta pendampingan budidaya. Fasilitas tersebut ditujukan bagi pondok pesantren yang memiliki lahan produktif dan mengajukan usulan melalui dinas pertanian setempat.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah telah menyiapkan bantuan bagi pondok pesantren yang memiliki lahan produktif. Bantuan itu meliputi penyediaan bibit hingga pengolahan lahan sebagai bagian dari penguatan sektor pertanian.
“Kalau ada pesantren yang membutuhkan, ada bibit tebu, kakao, kelapa, mente, kopi, semuanya gratis dari Bapak Presiden. Pengolahan lahannya juga gratis. Bibitnya gratis. Tinggal lahannya disiapkan, nanti kami tanami,” ujar Amran, dikutip dari laman Kementan.
Program tersebut menjadi bagian dari pengembangan sekitar 870 ribu hektare komoditas perkebunan di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah juga mengalokasikan anggaran sekitar Rp9,95 triliun untuk mendukung penyediaan bibit unggul dan pengembangan perkebunan rakyat.
Selain menyediakan bantuan bagi pesantren, Kementan menyampaikan bahwa pengembangan perkebunan rakyat menjadi salah satu program yang dijalankan untuk memperluas pemanfaatan lahan produktif di berbagai daerah. Penyediaan bibit menjadi salah satu dukungan dalam pelaksanaannya.
Pada kesempatan yang sama, Amran juga memaparkan perkembangan program pembangunan pertanian di Papua. Program cetak sawah dan optimalisasi lahan yang semula difokuskan di Papua Selatan kini mulai menjangkau sejumlah wilayah lain di Tanah Papua.
“Kami sudah membangun sawah baru dan optimalisasi lahan sekitar 138 ribu hektare. Awalnya hanya di Papua Selatan, tetapi sekarang Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya juga meminta program yang sama,” kata Amran.
Perluasan program tersebut dilakukan seiring meningkatnya permintaan dari sejumlah wilayah di Papua. Pelaksanaannya mencakup lahan milik negara maupun lahan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
Meningkatnya antusiasme terhadap program itu juga terlihat dari adanya permintaan penambahan luas lahan pertanian yang disampaikan sejumlah kepala suku saat bertemu dengan Menteri Pertanian.
“Kami sudah di bandara ketika dua kepala suku datang meminta tambahan 5.000 sampai 10.000 hektare. Artinya masyarakat di sana ingin maju melalui pertanian. Itu yang harus kita dukung bersama,” ujarnya.
Selain pengembangan perkebunan rakyat, Kementan juga memaparkan kebijakan peningkatan nilai tambah komoditas pertanian melalui hilirisasi pada kelapa sawit, minyak goreng, ayam, dan telur. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan nilai ekonomi komoditas pertanian.
Kolaborasi antara pemerintah, pondok pesantren, masyarakat, dan berbagai elemen umat Islam menjadi bagian dari penguatan produksi pangan nasional. Pengembangan perkebunan rakyat, pemanfaatan lahan produktif, hilirisasi, serta perluasan kawasan produksi pangan menjadi rangkaian program yang dipaparkan dalam forum tersebut.(*)
Social Footer