HIPKASI: Pembentukan Badan Ekspor Nasional Perlu Dilakukan Secara Bertahap dan Hati-hati Demi Stabilitas Perkebunan Sawit

Pengurus Himpunan Profesional Kelapa Sawit Indonesia (HIPKASI). (Foto: HIPKASI)

Jakarta, GENKEBUN.COM – Himpunan Profesional Kelapa Sawit Indonesia (HIPKASI) menyampaikan pandangan resmi di Jakarta mengenai rencana pembentukan Badan Ekspor Komoditas Nasional yang dinilai perlu berjalan bertahap demi menjaga stabilitas komoditas perkebunan sawit.

Langkah penataan tata kelola ekspor komoditas strategis berskala besar ini memicu respons pasar sensitif. Kondisi lapangan menunjukkan adanya volatilitas harga minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO).

Ketua Umum HIPKASI, Ir. H. M. Syarif Rafinda, M.M., memaparkan fluktuasi nilai jual komoditas andalan tersebut berpotensi menekan sistem tata niaga kelapa sawit hingga ke tingkat tapak perkebunan.

“Dalam jangka pendek, kondisi ini dapat memengaruhi harga CPO dan TBS di tengah meningkatnya biaya operasional industri seperti pupuk, BBM, transportasi, dan UMR. Karena itu diperlukan kebijakan yang benar-benar matang agar industri sawit nasional tetap sehat, produktif, dan mampu menjaga keberlangsungan tenaga kerja serta kesejahteraan petani,” ujar Syarif.

Fluktuasi harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit akibat dinamika regulasi perdagangan internasional belakangan ini terjadi secara signifikan pada sejumlah wilayah sentra produksi kelapa sawit tanah air.

Beban usaha para pelaku industri hulu saat ini bertambah akibat adanya akumulasi kenaikan harga beberapa komponen operasional utama perkebunan kelapa sawit. Poin beban krusial lapangan meliputi:

• Kenaikan harga pupuk kimia dan bahan bakar minyak (BBM).
• Lonjakan biaya pengangkutan logistik, transportasi, serta material operasional kebun.
• Peningkatan nilai standar Upah Minimum Regional (UMR) bagi para pekerja.

Manajemen kebijakan perdagangan yang kurang matang berisiko memicu efisiensi operasional secara ekstrem, pengurangan aktivitas perawatan tanaman, hingga ancaman pemutusan hubungan kerja di sektor hulu perkebunan.

Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) HIPKASI ikut mengingatkan bahwa "Industri sawit merupakan sektor strategis yang melibatkan jutaan tenaga kerja dan rantai ekonomi yang sangat besar. Karena itu, implementasi kebijakan harus dilakukan secara hati-hati, adaptif, dan melibatkan komunikasi yang intensif dengan pelaku industri agar tidak menimbulkan gangguan terhadap aktivitas operasional maupun kepercayaan pasar," ujar Darus Salam.

Di samping stabilitas pasar dalam negeri, industri hilir kelapa sawit nasional wajib mempertahankan tingkat kepercayaan pasar global terhadap keandalan sistem perdagangan komoditas ekspor asal Indonesia.

Tingkat persaingan internasional perdagangan minyak nabati global terhitung ketat akibat adanya pasokan komoditas dari negara produsen lain serta ketersediaan produk minyak nabati alternatif di pasar dunia.

Guna menjaga daya saing internasional tersebut, asosiasi profesi ini menilai pelaku usaha perkebunan dan perusahaan pengolahan membutuhkan kepastian sistem perdagangan kelapa sawit yang berjalan sehat dan cepat.

DPP HIPKASI menyarankan pemerintah memperkuat bursa perdagangan CPO dalam negeri serta tetap memfungsikan diri sebagai regulator pasar, bukan mengambil peran langsung sebagai pelaku aktivitas ekspor komoditas.(*)