 |
| Gubernur Sumatra Barat memimpin koordinasi pengembangan kawasan industri kelapa sawit pada lokasi Pelabuhan Teluk Tapang, Rabu (04/03/2026). |
Sumatra Barat, GENKEBUN.COM – Gubernur Sumatra Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, meninjau dermaga Pelabuhan Teluk Tapang di Kabupaten Pasaman Barat pada Rabu (04/03/2026) guna memastikan kesiapan lahan industri sawit bagi para investor.
Minat investasi mulai mengalir melalui permintaan penyediaan lahan seluas 100 hektare yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit guna memperkuat struktur ekonomi di wilayah pesisir.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar saat ini mengupayakan pemanfaatan ruang secara optimal dengan mengurus legalitas lahan melalui koordinasi intensif bersama pemerintah pusat demi mendukung kelancaran arus masuk modal swasta tersebut.
“Tahun ini ada Rp83 miliar dana dari Kementerian Perhubungan yang masuk. Sekarang kita juga sedang menurunkan status kawasan hutan yang ada di sini, alhamdulillah prosesnya sedang berjalan,” ujar Mahyeldi, dikutip dari laman Info Publik, Rabu (04/03/2026).
Penurunan status kawasan hutan merupakan langkah krusial agar 168 hektare lahan dapat dikembangkan secara terpadu oleh pemerintah daerah sebagai kawasan industri strategis yang mampu menyerap tenaga kerja lokal secara masif.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengalokasikan anggaran tersebut khusus untuk mempercepat pembenahan infrastruktur pelabuhan agar mampu melayani aktivitas bongkar muat komoditas perkebunan dalam skala besar guna menekan beban biaya logistik petani.
Pasaman Barat memegang peran sebagai sentra produksi kelapa sawit terbesar di wilayah Sumbar, sehingga keberadaan pabrik pengolahan di dekat pelabuhan menjadi kunci utama dalam memenangkan kompetisi pasar global.
“Sawit memiliki banyak turunan yang bisa dikembangkan melalui hilirisasi, seperti biodiesel dan avtur. Ini peluang besar untuk meningkatkan nilai tambah daerah,” jelas Mahyeldi mengenai potensi besar yang tersimpan pada sektor perkebunan.
Pemerintah berupaya memperkuat ekosistem industri terintegrasi agar komoditas mentah tidak lagi langsung dikirim keluar daerah, melainkan diproses menjadi barang jadi yang memiliki harga jual lebih tinggi dan kompetitif.
Beberapa poin utama pengembangan kawasan strategis ini meliputi:
Pengalokasian dana Rp83 miliar dari Kemenhub untuk fasilitas dermaga.
Pengolahan lahan seluas 168 hektare melalui perubahan status kawasan hutan.
Pembangunan pabrik pengolahan sawit pada lahan 100 hektare oleh pihak investor.
Fasilitas infrastruktur berupa jalan dan jembatan penunjang menuju pelabuhan saat ini mengalami penguatan signifikan guna memastikan aksesibilitas kendaraan pengangkut Crude Palm Oil (CPO) berjalan tanpa hambatan teknis yang berarti.
Integrasi antara pelabuhan dan kawasan industri pengolahan sawit ini menjadi motor penggerak ekonomi baru bagi masyarakat Pasaman Barat melalui terciptanya lapangan kerja serta peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak.(*)
Social Footer