Perselisihan ini bermula dari kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) milik UE yang dinilai membatasi akses pasar produk sawit asal Indonesia melalui penetapan kriteria risiko perubahan penggunaan lahan secara tidak langsung.
Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) memberikan pernyataan resmi mengenai posisi tawar Indonesia saat ini demi mengamankan kepentingan ekonomi nasional serta kepastian hukum perdagangan internasional bagi para petani kelapa sawit.
“Kami mendesak Uni Eropa untuk segera mematuhi putusan Panel WTO agar akses pasar produk minyak sawit Indonesia ke Uni Eropa dapat segera pulih,” ujar Mendag, dikutip dari laman Kemendag, Sabtu (28/02/2026).
Kegagalan UE dalam melakukan penyesuaian regulasi domestik hingga tenggat waktu yang ditentukan akan memicu ketidakpastian baru bagi komoditas unggulan Indonesia yang selama ini menjadi tulang punggung devisa negara dari sektor nonmigas.
Data menunjukkan bahwa sektor sawit melibatkan jutaan pekebun mandiri yang terdampak langsung oleh kebijakan proteksionisme hijau tersebut. Berikut adalah poin utama tuntutan pemerintah Indonesia terhadap pihak otoritas Brussel di markas besar WTO:
Penghapusan kriteria diskriminatif terhadap minyak sawit dalam regulasi turunan delegasi Uni Eropa.
Pemulihan status keberlanjutan produk sawit Indonesia berdasarkan bukti ilmiah yang telah diakui panel ahli.
Pemberian kompensasi atau penyesuaian tarif jika kepatuhan terhadap putusan hukum internasional tidak kunjung dilaksanakan.
“Indonesia telah menyiapkan berbagai opsi skenario apabila pada saat berakhirnya batas 12 bulan implementasi, Uni Eropa belum menunjukkan kepatuhan penuh,” kata pejabat tinggi yang menangani sengketa perdagangan luar negeri tersebut.
Langkah antisipasi yang disiapkan mencakup pengajuan hak pembalasan atau retaliasi perdagangan terhadap produk-produk ekspor unggulan asal negara anggota UE yang masuk ke pasar domestik Indonesia sesuai dengan ketentuan protokol internasional.
Secara global, sengketa ini menjadi indikator penting bagi integritas sistem perdagangan multilateral dalam menangani kebijakan lingkungan yang seringkali tumpang tindih dengan praktik hambatan perdagangan teknis yang merugikan negara berkembang.
Proses litigasi di Jenewa sebelumnya telah membuktikan adanya elemen inkonsistensi regulasi UE terhadap prinsip perdagangan bebas. Hal ini memicu gelombang protes dari negara produsen sawit lainnya yang berada di kawasan Asia Tenggara.
Indonesia mencatat nilai ekspor minyak sawit ke kawasan tersebut mengalami fluktuasi tajam sejak aturan tersebut diberlakukan. Penurunan volume pengiriman mulai terasa signifikan pada data statistik perdagangan tahunan yang dirilis otoritas terkait.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan adanya pergeseran pasar tujuan ekspor ke negara-negara di wilayah Asia Selatan dan Timur Tengah sebagai strategi diversifikasi pasar untuk menekan dampak kerugian akibat hambatan di pasar Eropa.
Sidang lanjutan di WTO dijadwalkan akan membahas laporan kepatuhan ini pada pertengahan tahun mendatang. Hasil pertemuan tersebut akan menentukan status akhir hubungan dagang antara kedua pihak dalam sektor komoditas energi terbarukan.(*)
Social Footer