Jika Ada Praktik Kartel Harga Sawit, Ahmad Sahroni Minta Pelaku Diproses Hukum

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. (Foto: partainasdem.id) 

Jakarta, GENKEBUN.COM - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta aparat penegak hukum menindak tegas dugaan praktik kartel yang dapat merugikan petani sawit di berbagai daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan terkait perhatian terhadap pola penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang diduga tidak sesuai ketentuan di lapangan.

Ahmad Sahroni menegaskan bahwa aparat perlu memastikan apakah kondisi harga yang terjadi murni mekanisme pasar atau terdapat unsur kesengajaan dalam penekanannya.

Jika nantinya terbukti ada praktik kartel yang sengaja menekan harga untuk mengambil keuntungan tidak wajar, tentu harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” ujar Sahroni seperti dikutip dari laman Partani NasDem, Rabu (10/6/2026).

Sahroni menilai proses hukum harus menjadi langkah utama apabila ditemukan indikasi pelanggaran yang berdampak pada kesejahteraan petani sawit.

Penanganan dugaan tersebut dinilai penting untuk menjaga keadilan dalam sistem penetapan harga TBS di tingkat petani.

Sahroni juga menekankan perlunya pengawasan lebih ketat terhadap potensi praktik yang dapat mengganggu stabilitas harga di sektor sawit.

Langkah penegakan hukum disebut menjadi bagian dari upaya menjaga kepastian dan perlindungan bagi petani sebagai pelaku utama dalam industri sawit nasional.

Selain itu, ia mendorong aparat untuk aktif melakukan verifikasi agar setiap dugaan pelanggaran dapat dipastikan dan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.(*)