 |
| (Foto:blorakab) |
Langkah ambisius ini melibatkan pemanfaatan lahan hutan rakyat dan area produktif milik masyarakat untuk meningkatkan volume panen tahunan secara signifikan. Sinergi lintas instansi diperkuat guna memastikan perluasan area tanam berjalan lancar.
Seorang pejabat daerah menjelaskan potensi besar wilayahnya yang selama ini konsisten berada pada urutan atas penyumbang jagung nasional. Ketersediaan lahan yang luas menjadi modal utama dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat.
“Kita tentunya mendukung apa yang menjadi program dari Bapak Presiden terkait dengan ketahanan pangan, bahwa Blora ini penghasil jagung terbesar kedua, kita luasan lahanya hampir 83.000 hektare,” ujar Pejabat, dikutip dari laman blorakab, Minggu (19/05/2026).
Pemerintah daerah merencanakan penambahan luas tanam baru dengan menyasar lahan-lahan tidur yang memiliki potensi produktivitas tinggi. Fokus utama pengembangan mencakup perbaikan manajemen distribusi sarana produksi pertanian dari fase hulu hingga hilir.
“Tidak hanya 83.000, tapi bisa meningkat sampai 100.000 hektare kalau bisa dan kita ingin nanti ada pendampingan juga dari hulu sampai hilir, bagaimana soal bibitnya, soal pupuknya, dan sampai nanti setelah pasca panen ini hilirisasinya seperti apa,” ujarnya menjelaskan rencana strategis.
Data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) menunjukkan bahwa rata-rata produktivitas jagung di Kabupaten Blora mencapai angka yang kompetitif. Keunggulan geografis wilayah ini sangat mendukung pertumbuhan varietas jagung hibrida berkualitas unggul.
Pengembangan sektor agribisnis ini juga mencakup pembangunan fasilitas pengeringan jagung modern atau Vertical Dryer di beberapa titik sentra produksi. Berikut adalah beberapa poin utama dalam peta jalan swasembada jagung di Blora:
Peningkatan akses terhadap benih bersertifikat bagi seluruh kelompok tani perhutanan sosial.
Pembangunan infrastruktur jalan usaha tani guna mempermudah pengangkutan hasil panen dari area perbukitan.
Penyediaan sistem pangkalan data stok pangan yang terintegrasi secara digital untuk memantau pergerakan harga pasar.
Koordinasi dengan pihak Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) menjadi sangat krusial mengingat sebagian besar lahan jagung berada di kawasan hutan. Harmonisasi aturan pengelolaan lahan bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat sekitar hutan.
“Muaranya adalah untuk para petani, terutama yang ada di KTH. Nanti dipetakan, dibuat semacam pokja untuk memetakan ini. Jadi biar antara satu dengan yang lain, antara Perhutani ini dengan perhutanan sosial ini, tidak ada dikotomi. Satu dan yang lain Saling bisa berjalan. Tentunya patokannya adalah aturan yang ada,kita harmonisasi,” ujarnya.
Pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) yang solid akan mempermudah penyaluran bantuan subsidi pupuk serta alat mesin pertanian dari pemerintah. Manajemen pokja memastikan tidak ada tumpang tindih lahan antara pengelola hutan dan petani.
Skema hilirisasi industri pakan ternak di dalam wilayah kabupaten diproyeksikan mampu menyerap seluruh hasil panen secara lokal. Langkah ini efektif dalam menjaga stabilitas harga jagung pipil kering pada tingkat produsen secara berkelanjutan.(*)
Social Footer